The 5-Second Trick For reformasi intelijen

The 5-Second Trick For reformasi intelijen

Blog Article

Doctrine: Doctrine is viewpoint of regulation from jurists or authorized scholars. Doctrine is placed on interpret a common conception of regulation in other legal sources or to provide clarification on ambiguity of legal guidelines. Doctrine in and of alone doesn't have a binding ability. Nonetheless, it is sort of popular for litigation scenarios to supplant their arguments with doctrine and to submit publications of authorized scholar pointing to a specific doctrine as evidence in court docket. Various courts have consequently expressly referred to viewpoints of lawful scholars to interpret specific difficulties derived from the primary source of law.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan fatal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi dilemma resolving malah asik menjadi issue having.

In the same way, the Omnibus Career Development Regulation also boundaries the classes of communities linked to the preparing in the AMDAL. The revised Short article 26 (two) not recognizes the participation of environmentalists as well as other applicable communities while in the AMDAL company/action plan, because it strictly lets only the involvement with the ‘straight influenced communities’.

Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.

Investasi dalam teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan meningkatkan daya reformasi intelijen indonesia saing produk domestik di pasar internasional.

He can also be considered by several as being the figure chargeable for the Tanjung Priok incident (the assault with a mosque congregation) and the mysterious shootings within the eighties when hundreds of people that were deemed criminals were uncovered lifeless about the streets. Inside a govt place, aside from serving as ABRI Commander in 1983-1988, he also served as Minister of Protection and Stability and also Commander of KOPKAMTIB.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

 or “SABH”) under the Directorate Basic of Legislation Administration. This specialized regulation, nonetheless, is meant for notaries approved to post applications with the validation of foundations to the Minister by means of SABH, and is not relevant when members of most people desire to ascertain a Basis.

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.